Monday, May 26, 2014

Kini Kosmetika Wajib Mencantumkan Nomor Notifikasi

Seiring dengan penerapan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika sejak tahun 2011 di Indonesia, terjadi beberapa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah. Hal ini terjadi karena perubahan dari sistem Registrasi menjadi Notifikasi. Sebelum era notifikasi, masyarakat telah terbiasa melihat kode Badan POM (nomor izin edar/registrasi) pada kosmetika yang akan digunakan. Ketiadaan nomor izin edar pada kosmetika membuat masyarakat menjadi bingung apakah kosmetika yang dibeli ilegal atau tidak.

Salah satu permasalahan yang muncul terkait hal tersebut adalah semakin maraknya kosmetika ilegal di peredaran. Sebagian masyarakat melakukan pengecekan legalitas kosmetika dengan menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan melalui website Badan POM. Namun sebagian lagi belum peduli dengan kosmetika yang dibeli. Mereka masih berpendapat, selama produk kecantikan memiliki harga yang murah dan memberikan efek yang cepat maka akan lebih disukai.

Dalam rangka perlindungan konsumen, Badan POM telah menerbitkan regulasi tentang kewajiban pencantuman nomor notifikasi pada penandaan kosmetika, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sebagai salah satu misi Badan POM. Kewajiban pencantuman nomor notifikasi pada penandaan kosmetika tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut dan untuk memberikan tenggang waktu pada pelaku usaha untuk menyesuaikannya maka dikeluarkan Surat Edaran No. HK.06.02.4.41.412.12.13.3847 mengenai Penerapan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Kini, perpanjangan nomor notifikasi diberikan nomor notifikasi yang sama dengan nomor notifikasi sebelumnya. Jadi pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban pencantuman nomor notifikasi ini. Masa pembinaan berlangsung dari tanggal 7 Februari - 5 Agustus 2014, dimana bila pelaku usaha belum mencantumkan nomor notifikasi maka akan diberikan peringatan oleh Badan POM. Sementara itu, sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika akan diberlakukan bagi pelaku usaha yang belum juga mencantumkan nomor notifikasi sejak 6 Agustus 2014.

Reactions:

0 comments:

Post a Comment